AFIKRI
Menu Click to open Menus
Home » Hukum » Perubahan Struktur Organisasi Peradilan Ke Mahkamah Agung

Perubahan Struktur Organisasi Peradilan Ke Mahkamah Agung

(297 Views) September 5, 2018 10:21 am | Published by | No comment

Perubahan Struktur Organisasi Peradilan Ke Mahkamah Agung

Di Indonesia terdapat 4 Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI.

Yaitu : Peradilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan TUN, dan Peradilan Militer.

Tetapi sejak tahun 2004 telah terjadi perubahan struktur organisasi peradilan ke Mahkamah Agung.

dulu kita ketahui bahwa Peradilan Negeri dan TUN dibawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Dan Peradilan Agama dibawah Departemen Agama.

Sedangkan Peradilan Militer dibawah Mabes TNI. telah berubah struktur organisasi Peradilan Ke Mahkamah Agung RI.

Setelah diatur dengan UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yang Mengatur perubahan struktur organisasi peradilan, dan mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.

Sejarah Singkat Peralihan Peradilan Ke Mahkamah Agung

Mengenai Proses peralihan peradilan agama dari Depag ke MA Diatur lebih lanjut dengan menggunakan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Keppres yang ditetapkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 22 Maret 2004 itu juga mengatur peralihan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.

Meski demikian,  batas waktu pelaksanaan sistem peradilan satu atap (one roof system) di bawah MA itu tidak diatur secara tegas di UU No. 35 Tahun 1999. Pengaturan soal itu baru ada di UU No. 4 Tahun 2004.

Jadi sekarang antara Peradilan Agama dengan Kementrian Agama sudah bukan satu lembaga lagi.

begitu juga dengan Peradilan Negeri dan Peradilan TUN.

Dan Peradilan Militer juga dibawah naungan Mahkamah Agung RI tetapi pembinaan keprajuritan bagi personel militer tetap dilaksanakan oleh Mabes TNI.

Dan mengenai Peradilan satu atap ini sebenarnya sudah tertuang jauh dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tetapi pelaksanaanya baru di tahun 2004.

Harapan dan Wajah Masa Depan Peradilan

Dan tentu setelah perubahan organisasi ini setelah dibawah Mahkamah Agung, Peradilan menjadi lebih independen dan mandiri serta merdeka.

Kualitas Pelayanan kepada pencari keadilan juga dirasa sudah cukup baik.

Apalagi dengan adanya reward remunerasi kepada semua pegawai dan Tunjangan Hakim yang sudah lumayan mencukupi, tentu semakin membuat wajah peradilan kedepan semakin cerah.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, hampir dikatakan tidak ada lagi pegawai yang berani terang-terangan.

Karena ancaman dari di periksa Badan Pengawasan Mahakamah Agung atau mendapatkan hukuman disiplin, atau malah dikenai sanksi pidana.

Kita doakan wajah Peradilan dimasa depan akan lebih baik lagi, untuk melayani pencari keadilan.

by Ahmad Fikri

No comment for Perubahan Struktur Organisasi Peradilan Ke Mahkamah Agung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *